Pancasila dan UMP

Bagaimanakah seharusnya kita, sebagai orang Indonesia, menanggapi isu UMP yang beberapa waktu lalu diperdebatkan? Metodologi yang bagaimana seharusnya kita pakai untuk menyelesaikan masalah ini? Approach yang bagaimanakah yang harus kita ambil untuk memberikan gambaran keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk merancang jalan keluar, dan merangkai prosedur UMP? Melalui tulisan ini saya hendak mengingatkan kita semua akan “Pancasila” sebagai sebuah ideologi (weltanschauung atau worldview) untuk memahami segenap kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi kacamata untuk melihat setiap permasalahan di Indonesia. Termasuk isu UMP ini. Secara metodologis, musyawarah mufakat mengenai UMP harus didasari, diproses dan ditujukan untuk kepentingan Pancasilais.

Pertanyaan selanjutnya, maka, bagaimana Pancasila, secara metodologis, bisa menjadi acuan untuk pembahasan isu UMP?Sebelum meresponi pertanyaan ini secara langsung, saya akan mengajak pembaca untuk melihat terlebih dahulu: Ideologi apa yang telah mencengkeram wawasan kita di dalam memahami UMP.

Sekilas “ideologi”
Ideologi adalah sebuah pandangan atau ide tentang dunia, yang sifatnya komprehensif. Ia bersifat “gambaran menyeluruh” tentang dunia, yang mencakup dan merangkai seluruh aspek kehidupan. Ialah kerangka utama di dalam kita menyusun dunia kita bersama.

Setiap kebudayaan, dan setiap masing-masing orang, hidup di dalam sebuah ideologi tertentu. Kita memahami dunia, dan segala sesuatu di dalam dunia dalam rangka ideologis tertentu.

Berita yang dilaporkan oleh wartawan juga demikian. Sebuah berita bisa secara deduktifSeorang wartawan, sadar atau tidak, menangkap sebuah fenomena atas dasar perspektif atau ideologi tertentu. Dengan kata lain, seorang reporter selalu menyampaikan ideologi tertentu secara implisit.

Oleh karena keimplisantannya tersebut, ideologi masuk ke dalam persepsi pembaca secara implisit pula.

 

Kapitalis, kolonialis

Kapitalisme dan kolonialisme adalah sebuah ideologi yang masih menguasai sebagian besar manusia di atas bumi ini.

Kapitalisme adalah suatu ideologi yang berpandangan bahwa pemilik modal melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi berdasarkan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan demi keuntunga (profit) pribadi.

Dalam pandangan demikian, pemerintah tidak melakukan intervensi pasar secara utuh seperti dalam pandangan sosialis.

Dalam perkembangannya, ada beberapa model kapitalisme, dari yang keras hingga yang lunak. Tapi inti dari kapitalisme adalah tetap sama, yaitu kepemilikan dan keuntungan pribadi.

 

Contoh berita-berita terkait isu gaji yang mengusung ideologi kapitalis

Dalam hemat saya, beberapa berita on-line secara langsung atau tidak merefleksikan bahwa ia mengusung sebuah ideologi kapitalistis. Judul, isi dan gambar dari berita-berita tersebut dirancang sedemikian rupa untuk menimbulkan perspepsi-persepsi tertentu terhadap buruh yang cenderung dijadikan pihak yang salah dalam berita-berita itu.

Beberapa contoh berita yang kapitalis adalah:

(1)    Hengkangnya perusahaan asing jika UMP naik, dan resiko PHK;

(2)    Pekerja Banglades: Gaji Buruh di Indonesia Jauh Lebih Baik;

(3)    Pengusaha Ingin Gaji Buruh Selevel dengan Kemampuan;

 

Menurut berita pertama, buntut dari kenaikan gaji adalah “bumerang buat kalangan buruh sendiri. Banyak perusahaan memilih merelokasi usaha dan pabrik mereka dari Ibukota ke daerah lain, bahkan ke negara-negara yang mematok standar gaji buruh lebih murah. Tak sedikit juga yang memilih opsi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawannya.” Alasannya hengkangnya sejumlah perusahaan ini “karena keuntungan yang diperoleh tidak mencukupi untuk menutupi biaya produksi… dan kondisi ini akan mempengaruhi defisit neraca perdagangan.”

Inti permasalahan dalam hal ini adalah “biaya produksi.” Kalau memang kenaikan UMP menjadikan perusahaan buntung, maka tentu kenaikan itu tidak mungkin diluluskan. Tetapi sebenarnya berapakah persentase gaji buruh dari seluruh rangkaian produksi? Menurut Dita Indah Sari, seorang aktivis perburuhan, gaji buruh hanya sekitar 7 – 10% dari seluruh biaya produksi.

Pertanyaannya, atas dasar apakah persentase kecil tersebut dibakukan? Kenapa persentasenya tidak dinaikan? Apakah karena kekhawatiran bahwa profit bagi pemilik usaha akan mengecil? Tapi, seberapa kecil itu kecil? Dan seberapa besarkah baru dianggap cukup? Ruang abu-abu demikianlah yang saya kira sering dimanipulasi oleh yang punya kuasa untuk mencapai keinginannya.

Dengan kata lain, kita memerlukan sebuah regulasi yang adil dan menyejahterakan semua pihak, yang Pancasialis, agar status-quo tidak berkutik lagi.

Yang ternyata memakan biaya besar dalam rangkaian produksi adalah biaya ‘siluman’ atau pungli bagi birokrasi keamanan yang mencapai 30% dari biaya produksi, selain listrik, BBM dan bahan baku. Jadi yang secara praktis harus dipangkas ialah pungli tersebut agar bisa dialokasikan untuk kenaikan UMP.

Tapi atas dasar kapitalisme, pengalokasian biaya pungli kepada peningkatan UMP pun tidak memiliki dasarnya yang kokoh. Yang ada adalah, pemangkasan biaya pungli itu malah (sebagian besar) masuk ke dalam kantong para pengusaha.

Kalaupun kenaikan BBM, listrik, dan gaji buruh mengakibatkan buntungnya perusahaan, maka saya percaya buruh juga bisa diajak berpikir dan berperasaaan untuk melihat keadaan yang riil, yang transparan, secara baik. Jika kenaikan sungguh membangkrutkan perusahaan secara keseluruhan, dan bukan mengurangi profit, maka para buruh harus menanggapi hal ini dengan lebih bijaksana dan tidak membabi buta.

Tapi darimana kita tahu bahwa kenaikan UMP itu hanya mengurangi keuntungan bagi pemilik usaha atau sungguh membangkrutkan perusahaan? Masalahnya sekarang, dalam konteks bisnis, akutansi perusahaan bukanlah sesuatu yang transparan hingga kepada level buruh. Mungkin hanya para jajaran atas saja yang tahu. Dalam budaya kapitalistis, penumpukan kekayaan menjadi hal dianggap normal, dan sensor akutansi oleh perusahaan juga dianggap normal. Ketidaktransparanan ini disebabkan karena, intinya, takut jumlah harta kekayaannya terekspos dan menjadi rebutan banyak pihak.

Mungkin ketakutan ini masuk akal di tengah-tengah dunia yang memang orang-orangnya adalah homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi sesamanya). Tapi apakah sensor akutansi menjadi jalan keluar yang solid, yang Pancasilais –atau egoistis?

Di dalam kekhawatiran akan menipisnya angka keuntungan yang diterimanya, dengan menggunakan berbagai cara para kapitalis merasionalisasi penekanan UMP. Misalkan dengan dalih bahwa kenaikan UMP akan membangkrutkan perusahaan, atau akan menghancurkan pengusaha-pengusaha kecil.

Mungkin ada benarnya bahwa usaha-usaha kecil dapat bangkrut karena kenaikan UMP. Jadi, hemat saya, pengusaha-pengusaha kecil membutuhkan mekanisme upah yang berbeda dari pengusaha besar. Dan sekali lagi, saya kira para buruh juga adalah manusia yang juga berperasaan dan dapat melihat situasi.

Berita lain yang pada memuat semangat kapitalisme adalah berita berjudul “Pengusaha Ingin Gaji Buruh Selevel dengan Kemampuan.” Berita itu menyampaikan pesan bahwa jika buruh mau gaji lebih tinggi, maka buruh diharapkan memiliki daya kerja atau produktivitas sesuai dengan angka yang dituntutnya. Jika gaji naik sedangkan produktivitas turun maka kemampuan produksinya menurun. Artinya, keuntungan menurun.

Pendapat yang cukup masuk akal bukan?

Tapi begini. Mari merefleksikan berita kedua dari sebuah fakta dalam dunia pendidikan.

Kita melihat banyak orang asing menjadi guru di Indonesia, khususnya di sekolah-sekolah ‘National Plus’ atau Internasional. Coba Anda tanya, berapa gajinya orang asing tersebut? Pasti lebih tinggi dari guru-guru lokal.

Pertanyaannya, mengapa orang asing/bule digaji dua atau tiga lipat (bahkan lebih) lebih tinggi dibanding orang lokal? Apakah mereka berhak mendapatkan gaji yang berlipat kali sedangkan tingkat pendidikan, beban pekerjaan dan kinerja mereka adalah sama (atau bahkan kurang!?) dibandingkan orang lokal?  Jika tidak. Mengapa masih tetap dilakukan? Mengapa banyak sekolah masih memakai tenaga kerja asing? Jawaban umumnya saya kira adalah karena ras bule sudah terlalu ditinggikan.

Ras bule dianggap lebih berkualitas dan ‘ngejual’ dibanding ras lokal. Sekolah-sekolah berani mempekerjakan orang luar negeri dengan gaji yang lebih tinggi karena profit-nya juga lebih menjanjikan. Banyak orangtua murid percaya bahwa orang bule pasti lebih bagus; bahwa orang bule selalu lebih kompeten dalam mengajar bahasa Inggris. Padahal, “kemampuan berbicara bahasa Inggris” seseorang tidak tentu berbanding lurus dengan “kemampuan mengajar bahasa Inggris”-nya. Bahkan mungkin juga sebaliknya.

Inferiority complex, atau merasa lebih rendah dari pada negara lain, ada ciri negara paska-kolonial seperti Indonesia. Dicampur dengan jiwa kapitalisme dalam perusahaan asing, keminderan Indonesia ini dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Faktanya, dalam level pabrik juga demikian, dengan tingkat produktivitas yang sama, orang bule akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari orang Indonesia.

Dulu, perusahaan-perusahaan seperti Amerika, Inggris, Jerman menggunakan tenaga kerja dari negara mereka sendiri. Tapi ketika standar gaji di negara-negara tersebut naik, mereka mulai mencari negara lain yang lebih murah gaji buruhnya. Negara seperti Taiwan dan Korea dulu sering menjadi sasaran pengusaha asing untuk membangun usahanya. Tapi setelah negara-negara seperti Taiwan dan Korea semakin kuat secara ekonomi dan meningkatkan standar gaji buruhnya, perusahaan-perusahan asing tersebut pindah ke negara berkembang seperti Indonesia, India, Vietnam, dll. Sekarang, ketika Jakarta hendak meningkatkan standar gaji buruh, perusahaan-perusahaan tersebut hengkang dan mencari wilayah lain, selain Jakarta, yang bisa dipakai untuk mencapai target keuntungan yang diinginkan oleh para pemilik usaha asing tersebut.

Inti dari perpindahan pabrik ini adalah prinsip ekonomi kapitalisme: “Dengan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan untung sebesar-besarnya.” Pertayaannya, bagaimana jika tidak ada lagi tempat yang buruhnya bisa digaji rendah (modal kecil)?

Jika dilihat dari perspektif bahwa persentase biaya gaji buruh adalah sekitar 10% dari total biaya produksi, maka sebenarnya tuntuan para pengusaha kepada buruh untuk meningkatkan produktivitasnya tidak terlalu relevan.

Peningkatan produktivitas yang didasarkan hanya kepada buruh juga adalah suatu pandangan yang sempit. Karena dalam pemikiran sistem(ik), produktivitas akan meningkat jika sistem manajemen kerja dirancang secara bijaksana, holistik dan integratif mencakup aspek manusia, sosial, spiritual, fisik, efisiensi, dsb.

Sistem kerja pabrik saat ini umumnya dirancang atas dasar efisiensi semata. Demi efisiensi, dalam sebuah pabrik sepatu, si A ditugaskan mengerjakan bagi menempel sol sepatu saja, sedangkan si B mengerjakan memasukan tali sepatu saja, si C menjahit logo sepatunya saja, si D dst. Job desc mereka hanya satu hal itu saja dari pagi sampai sore, dari tahun ke tahun. Sistem demikian memang efisien. Masing-masing buruh memiliki keterampilan efektif masing-masing. Tapi dalam sistem demikian, manusia tidak dipandang sebagai makhluk yang spiritual, sosial, estetis, dsb., tetapi sebagai baut dalam sebuah rangkaian mesin produksi.

Hal ini terjadi karena sistem ekonomi hari ini masing berpegangkan kepada prinsip klasik, yaitu “dengan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan untung sebesar-besarnya.”

Perusahaan akan terus mencari tempat yang buruh dengan gaji sekecil-kecilnya dan dengan produktivitas setinggi-tingginya demi keuntungan sebesar-besarnya. Buruh yang tidak murah atau dianggap kurang produktif, di-PHK.

Jadi isu produktivitas bukanlah dasar permasalahannya. Permasalahan prinsipnya terletak kepada prinsip klasik yang masih terus menggantung dalam mentalitas benar banyak pengusaha saat ini. Prinsip klasik tersebut memiliki asumsi tertentu tentang kemanusiaan. Yaitu manusia sebagai alat produksi.

Dengan mengatakan hal ini tidak berarti saya berkata bahwa modal kecil adalah selalu salah. Intinya saya kira, pertama-tama bukan besar atau kecilnya modal, tetapi kebijaksanaan di dalam menggunakan modal dan sumber. Hemat, bukan kikir. Sifat kikir cenderung pelit dan mengorbankan orang lain.

Sedangkan hemat tidak demikian. Seorang yang hemat bijaksana kapan harus mengeluarkan dan menahan sumber daya. Hemat dalam kebijaksanaan merupakan nilai yang setia kepada kemanusiaan yang beradab dan berkeadilan.

Berita ketiga yang juga mengusung pandangan kapilistis ada di kompas.com. Beritanya berjudul “Pekerja Banglades: Gaji Buruh di Indonesia Jauh Lebih Baik.” Tulisan itu mengajak buruh Indonesia untuk bersyukur. “Pasalnya di Banglades, para buruhnya masih memegang rekor sebagai pekerja dengan bayaran terendah di dunia.” Artinya, buruh Indonesia berada pada urutan kedua termiskin di dunia, setelah Banglades.

Pertanyaannya, mengapa penulis tidak meruju kepada negara-negara lain yang UMP-nya lebih tinggi dari Jakarta? Apakah buruh Indonesia harus menunggu gajinya menjadi yang terendah/termiskin di dunia baru boleh tidak bersyukur, ataupun melakukan aksi protes? Tulisan ini jelas-jelas tidak memfoto masalah secara utuh, tetapi berangkat dengan niat yang sepertinya ‘baik’ (bersyukur) tapi sayangnya telah mengusung perspektif kapitalistis.

Ada satu berita, yang menurut saya, tidak nyambung dengan isu kenaikan Upah tapi sengaja dikait-kaitkan adalah berita ini: Kendarai Kawasaki Ninja 250 cc, buruh di Pulogadung demo gaji Rp 3,7 juta

Saya pribadi menangkap bahwa berita lebih mirip satir para penguasa terhadap para buruh yang dianggap tidak layak hidup lebih baik. Implisit di balik berita itu seakan berbunyi: “Minta naik gaji hingga Rp 3,7 juta tapi hidup boros seperti demikian (beli motor yang harganya lebih dari 40 juta)? Tidak tahu diri. Buat apa naik gaji tapi untuk dipakai seperti itu?”

Hal kedua yang menyesatkan dari berita itu adalah judulnya. Judulnya berbunyi “Kendarai Kawasaki Ninja 250 cc, buruh di Pulogadung demo gaji Rp 3,7 juta.” Siapa itu buruh? Semua buruh? Nyatanya, yang beli motor Kawasaki Ninja 250 cc itu adalah satu buruh yang namanya Taufik, dan bukan semua buruh seperti terkesan di dalam istilah “buruh” yand digunakan oleh penulis.

Sekarang, andai kata hal itu benar, bahwa semua buruh beli motor yang harganya lebih dari 40 juta dan bergaya hidup boros, apakah hal itu valid sebagai dasar untuk menekan gaji buruh? Jawabannya tidak. Tidak karena memang tidak ada relevansi dengan permasalahan mendasar dari isu gaji buruh ini.

Di satu sisi, saya setuju bahwa keputusan Pak Taufik membeli motor yang harganya lebih dari 40 juta lebih dengan cicilan 1,5 juta per bulan dengan kondisi gaji 2,5 juta per bulan adalah kurang bijaksana. Ia tidak bijaksana di dalam mengatur prioritas kehidupan dan keuangannya.

Kalaupun semua buruh minta naik gaji karena ingin beli Kawasaki Ninja 250 cc, maka solusinya bukan menekan gaji agar menekan gaya hidup boros. Solusi yang lebih relevan untuk permasalahan gaya hidup yang boros ialah menciptakan sebuah sistem atau jasa yang menolong orang untuk bisa mengatur keuangan secara bijaksana.

Maka, berita itu bisa dibilang tidak memiliki makna bagi kita memikirkan isu kenaikan UMP.

 

Demokrasi, musyawarah, mufakat

Saya kira masiha ada berita-berita lain, dengan caranya yang berbeda-beda, menyuarakan paham kapitalistis di dalam menanggapi isu kenaikan UMP. Intinya, kita harus berhati-hati terhadap asumsi-asumsi dasar, hingga kepada level idologis. Ideologi apa yang menjadi pijakan dasar dan disuarakan melalui berita yang kita baca? Apakah itu sesuai dengan kemanusiaan Indonesia dan Pancasila? Pertanyaan itulah yang harus dijawab ketika kita membaca berbagai berita dan apapun di dalam konteks kehidupan bersama di Indonesia.

Diskursus dan berita-berita terkait dengan UMP (dan hal lainnya) baik untuk dipahami dari perspektif ideologis. Jika tidak maka, sesungguhnya kita, ketika membicarakan isu UMP ini, telah langsung masuk ke dalam perdebatan-perdebatan teknis, yang hanya fokus kepada untung-rugi, economic survavibility, menang-kalah, kompetisi perusahaan, dan semacamnya. Isu-isu kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan dan Pancasila, yang seharusnya melampaui kepentingan ekonomi itu sendiri, tidak lagi dibicarakan apalagi dijadikan dasar untuk menanggapi masalah ini.

Sesungguhnya, dengan mereduksikan diskursus kenaikan UMP kepada hal-hal demikain kita telah dicengkeram oleh ideologi kapitalisme dan pragmatisisme, dimana segala hal langsung direduksikan kepada masalah teknis dan untung rugi.

Kalau kita sadar dan secara sengaja berpijak kepada kapitalisme, maka saya kira tidak terlalu parah. Yang lebih parah adalah jika sadarpun tidak; kita tidak sadar bahwa paradigma dan persepsi kita dibentuk sedemikian rupa oleh kebudayaan kapitalistis sehingga bahasa yang keluar dari mulit kita adalah bahasa-bahasa teknis kapitalistis.

 

Ekonomi Pancasilais?

Di satu sisi, Indonesia telah menolak komunisme, yaitu dengan pemberantasan PKI dulu. Dan Indonesia juga pernah menegaskan sebagai salah satu negara non-blok. Maka Pancasila hadir sebagai alternative, sebagai dasar negara dan weltanschauung (atau worldview atau pandangan dunia) atau ideology dasar bangsa Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Soekarno dulu.

Maka sudah semestinya, Pancasila sebagai dasar negara harus mampu menjadi prinsip bagi kita untuk menanggapi isu UMP.

Atas dasar Pancasila, saya kira kita harus menolak prinsip ekonomi kapitalisme “modal sekecil-kecilnya demi untung sebesar-besarnya” harus ditolak. Prinsip tersebut seringkali menjadi pemicu kesenjangan sosial dan kapital.

Inti dari ekonomi Pancasilais, adalah ekonomi berdasarkan kelima sila dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima. Kedua sila tersebut, dalam hemat saya, adalah yang lebih berhubungan langsung dengan isu UMP ini. UMP adalah soal keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan dan keberadaban.

Sila kedua Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” dengan butir-butirnya sebagai berikut:

  1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
  3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
  4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
  5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
  6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
  7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila kelimat Pancasila berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” dengan butir-butirnya sebagai berikut:

  1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
  3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  4. Menghormati hak orang lain.
  5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
  6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
  7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
  8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
  9. Suka bekerja keras.

10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

 

Prinsip ekonomi Pancasilain, agaknya bisa secara kasar diringkats seperti ini, “dengan modal yang bijaksana, meraih pengembangan kemanusiaan sebesar-besarnya.” Tujuan dasar dari ekonomi Pancasilais adalah untuk mengembangkan dan menyejahterakan umat manusia Indonesia.

Yang harus kita bongkar adalah mentalitas “mau cari untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya hingga mengorbankan sesama manusia.” Prinsip ekonomi itu telah diterima sedemekian rupa dan dianggap normal. Mengorbankan kemanusiaan dan Pancasila sudah dianggap normal. Ini yang harus kita perjuangkan.

Kemanusiaan dan Pancasila adalah kerangka dasar bagi kita menciptakan bisnis yang mengembangkan dan menyejahterakan manusia. Saat ini kerangka dasarnya adalah prinsip ekonomi kapitalistis tadi.

 

Sebuah arah demi UMP yang sesuai dengan Pancasila

Pancasila tidak mendukung kapitalisme atau sosialisme. Pancasila adalah sebuah ideologi alternatif bagi negara Indonesia. Sebagaimana telah ditulis diatas, dalam hemat saya, UMP harus dipertimbangkan dalam rangka Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial dalam artian Pancasila. Silahkan baca butir-butir dari sila kedua dan kelima tersebut diatas.

Karl Marx punya teori yang dapat menolong kita untuk membedah masalah UMP ini, yaitu Teori NIlai Lebih.

Ilustrasinya seperti ini:

Buruh bekerja selama 8 jam. Katakan ia mengeluarkan energi 3 piring makanan. Satu piring makanan sekarang di Jakarta, katakanlah, Rp20.000,-

Maka, jika besar upah sehari yang diberikan kepada buruh kurang dari Rp60.000,- (Rp20.000,- x 3) maka secara praktis buruh itu telah merugi. Dalam posisi ini, buruh sama dengan diperbudak, ditipu.

Jika buruh tersebut diberi upah yang sama dengan harga 3 piring makanan atau Rp60.000,- ia tetap merugi. Ia rugi waktu dan tenaga. Tidak ada keuntungan sama sekali.

Jika upah per hari yang diberikan lebih dari Rp60.000, maka buruh itu baru mulai mendapatkan keuntungan.

Ilustrasi diatas memakai aspek energi atau makanan dalam mengukur upah. Tapi tentu manusia bukan sekedar makhluk yang kerjaannya hanya makan. Manusia perlu tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan lain-lain. “Hidup layak” seorang manusia menyangkut banyak hal. Maka definisi “hidup layak” itu harus dikaji dalam semangat kemanusiaan dan kesejahteraan menurut prinsip Pancasila.

Upah yang Pancasilais harus mempertimbangkan banyak hal:

  1. Rasio yang upah seorang CEO dan jabatan buruh. Misalnya, rasio 100:1 sesuai dengan visi kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan Pancasilais? Jika tidak, maka berapakah rasio yang sesuai, dan bagaimana kerangka berpikirnya?
  2. Bagaimanakah rasio antara keuntungan bersih perusahaan dan upah para buruh? Apakah terlalu ‘jomplang’? Bagaimanakah persentase pembagian keuntungan yang Pancasilais?
  3. Bagaimana dengan inflasi, dan daya beli masyarakat?
  4. Bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan pokok, asuransi kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang menjadikan seorang hidup layak? Apakah terpenuhi atau tidak?
  5. Apakah Perjanjian Kerja Bersama menyejahterakan semua pihak secara adil dan manusiawi atau merugikan pihak buruh?
  6. Apakah masing-masing pihak transparan di dalam dan berdasarkan data dan kerangka pemikiran yang baik di dalam memaparkan argumennya? Apakah data-data keuangan cukup transparan sehingga dapat dikaji bersama?
  7. Dll.

Saya kira masih banyak variabel lain yang terkait dengan isu Upah ini. Memang tidak mudah. Sebab itulah, untuk mengartikulasikan prinsip pancasilais ke dalam konteks Upah, maka buruh, pengusaha dan pemerintah harus saling belajar, bermusyawarah secara otentik dan berintegritas. Mereka harus duduk bersama untuk mengerti posisi dan kondisi satu sama lain dan membicarakan isu UMP dalam semangat hubungan industrial Pancasila. Pancasila adalah sesuatu yang berotoritas di tengah-tengah mereka. Tidak ada pihak yang boleh memutlakkan pendapatnya. Sistem Upah ini harus terus dikaji dan dikembangkan secara terpadu dan progresif supaya semakin sesuai dengan visi kehidupan dan dunia yang kita ingin raih bersama, yakni kemanusiaan yang adil, dan beradab.

Pancasila harus menjadi ideologi dasar kita semua di dalam konteks bhinneka tunggal ika.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s